Anies Baswedan: Kolaborasi Atasi Krisis Iklim Perlu Dibarengi Diplomasi

Anies Baswedan: Kolaborasi Atasi Krisis Iklim Perlu Dibarengi Diplomasi - Masalah krisis iklim yang saat ini terjadi di Indonesia mendapat tanggapan dari calon presiden yang akan maju di pemilihan umum tahun 2024 mendatang, Anies Baswedan. Tokoh politik ini menyampaikan bahwa isu tersebut harus segera mendapat penanganan serius dari semua pihak.

Dampak dari fenomena alam ini sudah dirasakan oleh banyak masyarakat. Agar tidak semakin buruk, maka perlu strategi yang tepat. Pemerintah Indonesia, menurut Anies Baswedan tidak akan bisa menangani persoalan tersebut sendiri, tetapi perlu melibatkan pihak-pihak yang terkait.

Kolaborasi dengan Diikuti Diplomasi

Tokoh politik ini menyebutkan bahwa saat ini dampak dari krisis iklim sangat dirasakan oleh penduduk Demak, Jawa Tengah, khususnya yang tinggal di daerah pesisir. Abrasi telah menghilangkan banyak tanah milik penduduk. Bahkan memaksa masyarakat untuk segera meninggalkan rumahnya.

Bagi yang belum terdampak secara langsung pun, sudah merasakan imbasnya. Tanah yang mereka miliki terpaksa dijual dengan harga sangat murah untuk menghindari kerugian yang lebih parah.

Bukan hanya penduduk Demak, masyarakat yang tinggal di pulau terdepan pun merasakan hal yang sama. Abrasi mengancam Indonesia. Menurut perkiraan, setidaknya ada 80 pulau terluar yang berpotensi tenggelam. Hal ini tidak hanya berdampak pada penduduk, tetapi juga negara.

Hilangnya pulau tersebut mempengaruhi pandangan tentang Indonesia di mata dunia karena kedaulatan negara ditentukan dari wilayah yang berbatasan dengan negara lain. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus segera bertindak.

Langkah yang harus segera dilakukan menurut tokoh kharismatik ini, adalah dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Hal ini sudah dilakukan di Jakarta ketika Anies menjabat sebagai gubernur.

Untuk mengatasi persoalan di sungai Ciliwung dan Condet, pemerintah melibatkan komunitas di kedua daerah tersebut. Sebagai bagian yang langsung terdampak, masyarakat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya. Dengan demikian kebijakan yang diambil pun lebih tepat sasaran.

Anies melanjutkan bahwa kolaborasi dengan pihak terkait tidak akan maksimal hasilnya tanpa diimbangi dengan diplomasi. Karena persoalan krisis iklim terjadi lintas wilayah, maka penangananya pun harus dibawa ke tingkat internasional.

Diplomasi di depan perwakilan internasional harus dilakukan sehingga dampak dari krisis tersebut bisa diminimalkan. Mantan rektor Universitas Paramadina, Jakarta, ini menyampaikan bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam diplomasi tersebut, jangan sampai hanya diam dan menerima keputusan.

Dengan diplomasi yang kuat dan berdasarkan fakta, maka persoalan-persoalan yang ada akan mudah diatasi tanpa harus ada yang dikorbankan. Jangan sampai kedaulatan Indonesia dipertaruhkan di kancah internasional.

Pelaksanaan Kebijakan dengan Benar

Menurut Anies Baswedan, sebenarnya pemerintah sudah banyak membuat regulasi berkaitan dengan pencegahan dampak krisis iklim. Sayangnya pelaksanaannya seringkali inkonsisten.

Ketika berupaya untuk mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat pesisir, dalam waktu bersamaan, pemerintah juga meloloskan izin ekspor pasir laut. Dengan adanya izin ini, pengerukan pasir di pantai semakin banyak yang berdampak terjadinya abrasi.

Sikap inkonsisten dan pilih-pilih ini menurut Anies harus segera dihilangkan. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat, jangan sampai justru hal tersebut dipersekusi. Kebijakan yang diambil tidak akan ada manfaatnya jika masih dilaksanakan seperti tradisi lama tersebut.

Anies menyebutkan bahwa krisis iklim tidak akan bisa diselesaikan jika dikerjakan sebagai business as usual. Saat ini diperlukan gagasan baru untuk menangani krisis iklim tersebut. Selanjutnya Anies menyampaikan bahwa kita perlu lebih aktif berkomitmen dalam menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian bisa menjadi bahan pelajaran bagi komunitas di dunia.

Saat ini, menurut Anies Baswedan, gagasan yang diikhtiarkan adalah keadilan iklim. Hal ini berdasarkan janji untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Jika penangan krisis iklim masih berpihak pada kelompok tertentu, maka keadilan sosial tidak akan pernah terwujud,” lanjutnya.